Di musim hujan seperti ini, sumber-sumber cahaya seperti lampu sering dikerubungi laron. Banyak orang menganggap serangga ini mengganggu, namun masyarakat Jawa justru memanfaatkannya sebagai sumber protein. Bagaimana hukumnya dalam Islam?

Koalisi Merah Putih (KMP) dari DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat konsultasi mempermasalahkan pelantikan Basuki T Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI. KMP Jakarta ini menyatakan sedang pisah ranjang dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPRD DKI.‎

Koalisi Merah Putih DPRD DKI berencana menyurati Presiden Jokowi untuk meminta menunda pelantikan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta definitif.

Perseturuan KMP-KIH itu menjalar ke daerah, salah satunya DPRD DKI. Jika di kesepakatan damai tercapai di Senayan, bagaimana dengan KMP dan KIH di DPRD DKI? Akan kedua kubu ini di DPRD DKI ini mengikuti sikap politik rekan mereka di Senayan?

Fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih di DPRD DKI menuding paripurna istimewa pengumuman Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur Jakarta cacat hukum. Tudingan ini disebut tidak tepat, sebab pelaksanan paripurna sesuai tata tertib.

Fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP) DPRD DKI Jakarta tak hadir pada paripurna istimewa pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur. Fraksi PKS punya 2 alasan menolak hadir di paripurna.

Front Pembela Islam (FPI) menentang jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly meminta agar Ahok dan FPI bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

Dalam setahun, ribuan perkara masuk ke MA seperti perkara pembunuhan, korupsi, pajak, narkotika, perceraian, perizinan, judicial review hingga permohonan fatwa. Dari ribuan kasus itu salah satunya kasus bau tahi ayam.

FPI Sebut Koalisi Merah Putih termasuk PKS di dalamnya menolak Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI. PKS lantas mengonfirmasi permasalahan ini.

Masalah yang menimpa Indosat dan IM2 akan menjadi salah satu perhatian dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Namun ia tak mau gegabah dalam mengambil keputusan.