KPK menemukan barang bukti narkoba di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Eks Ketua MK Jimly Ashidiqie mengaku kecolongan atas temuan itu.

Posisi hakim konstitusi di MK yang diisi politisi tengah menjadi sorotan publik menyusul tertangkapnya Ketua MK, Akil Mochtar. Akil diketahui eks politisi Golkar. Mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla menilai, integritas hakim konstitusi tidak berkaitan dengan parpol asal sang hakim.

Mahkamah Konstitusi (MK) kebanjiran kritik menyusul ditangkapnya Akil Mochtar oleh KPK. Mantan politisi Golkar yang menjadi Ketua MK itu diduga menerima suap terkait Pilkada Gunung Mas, Kalteng dan Pilkada Lebak.

Berkaca dari kasus penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK, seleksi pejabat lembaga negara perlu ditinjau kembali. Komisi III DPR langsung reaktif menanggapi wacana yang diserukan Presiden SBY ini.

Anggota Komisi III DPR Saan Mustopa berharap ke depan hakim konstitusi tak berasal dari politisi. Penangkapan Ketua MK Akil Mochtar menunjukkan hakim konstitusi sekalipun rawan tergoda suap.

Golkar bersih-bersih tak mau dikait-kaitkan dengan kasus tangkap tangan Akil Moctar Cs. Keterlibatan Akil yang pernah menjadi politisi Golkar dan Chairun Nisa, Caleg nomor satu di Kalteng sama sekali tak terkait partai.  

Anggota Komisi II DPR dari Partai Golkar Chairun Nisa ditangkap KPK. Partai Golkar akan menjatuhkan sanksi setelah status hukum Chairun Nisa jelas.

Mengawali karier sebagai politikus Senayan, Akil Mochtar kemudian sukses menjadi hakim MK. Namun, belum setahun jadi Ketua MK, Akil ditangkap KPK. Seperti apa jejak politik eks politikus Golkar ini?

Penangkapan Ketua MK Akil Mochtar yang juga mantan politisi Golkar menampar institusi hukum di Indonesia. Kasus ini menjadi bukti bahwa politisi yang masuk di lembaga negara patut diwaspadai.

Akil Mochtar ditangkap tangan KPK atas kasus suap. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini diduga menerima suap terkait kasus pilkada Gunung Mas di Kalimantan Tengah.