Tokoh muda Mochammad Jumhur Hidayat mengapresiasi Aliansi Buruh Jabar yang telah mencalonkannya untuk mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat menjelang Pemilu 2014.

Buruh di Jabar mendeklarasikan dukungan bagi BNP2TKI Mochammad Jumhur Hidayat (MJH), sebagai capres dari Partai Demokrat. Buruh tersebut tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat, yakni SP TSK SPSI, SPN, Gaspermino, GOBSI, KSBSI SBSI '92, dan SPOI.

Rasanya tidak seorang pun punya cita-cita ingin menjadi pekerja seks. Banyak yang ingin berhenti dan mencari pekerjaan lain, tetapi ada hal lain yang membuat para pekerja seks korban trafficking tidak bisa keluar dari dunia tersebut.

Selain perempuan, remaja dan anak-anak juga rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau trafficking. Menurut seorang psikolog, kecenderungan remaja untuk selalu eksis di dunia maya membuatnya mudah diincar penjahat.

Gejolak masa muda yang rumit membuat remaja butuh curhat alias mencurahkan isi hati. Banyak yang curhat ke teman dekat, tetapi tidak sedikit yang lebih suka curhat di internet. Pesan psikolog, jangan curhat di Twitter atau Facebook.

Massa buruh yang melakukan unjuk rasa di kawasan industri Pulogadung menghentikan aktivitasnya. Mereka akan kembali dua hari lagi untuk menyuarakan aspirasi.

Demo yang dilakukan oleh para buruh di Kawasan Industri Pulogadung masih berlanjut hingga pukul 14.00 WIB. Tak hanya mendemokan tentang penolakan kenaikan BBM, para pekerja ini juga mempermasalahkan PT IPM (Inti Poly Metal) yang memecat beberapa karyawannya.

Sekitar 50 orang tergabung PMII Kota Bandung melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Tak lama berselang, massa buruh dari Aljabar datang dan akhirnya melakukan aksi bersama menolak kenaikan BBM.

Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan segera diumumkan menimbulkan reaksi dari masyarakat. Di antaranya ditandai dengan sejumlah aksi unjuk rasa di beberapa lokasi.

Ribuan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Malang ngeluruk Kantor Bea Cukai Malang. Aksi ini menolak Peraturan Menteri Keuangan No 78 karena dianggap upaya penutupan pabrik rokok.