Sebanyak 20%-30% modal pengembang selama ini berasal dari uang DP para calon pembeli rumah, sehingga aturan larangan beli rumah inden sangat memukul pengembang.

Pemprov Jabar akan membeli 5.000 rompi antipeluru untuk dipakai polisi saat melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Polda Jabar.

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak pemerintah segera mencabut aturan mengenai masyarakat sipil yang diizinkan memiliki senjata api (senpi). Belakangan ini marak terjadi aksi 'koboi' di sejumlah wilayah Indonesia.

Indonesia Police Watch meminta Polri menggandeng BIN dan TNI untuk mengungkap kasus penembakan terhadap polisi. Rentetan insiden penembakan polisi marak terjadi di wilayah Polda Metro Jaya. Pelaku hingga kini masih berkeliaran bebas.

KPK menyebut Polri sebagai lembaga terkorup. Indonesia Police Watch (IPW) meminta korps Bhayangkara harus koreksi diri dan melakukan perubahan agar cap negatif tak melekat di benak masyarakat.

"Harganya lumayan mahal yaitu dari Rp 3 juta-Rp 5 juta per rompi yang biasa diimpor dari Amerika.”

IPW meminta Polri untuk membuka kemungkinan pelaku dari kelompok selain teroris. Dugaan kelompok preman hingga persaingan usaha pengawalan harus ikut dipertimbangkan.

Indonesia masih kekurangan pasokan rumah (backlog) hingga 15 juta unit rumah, karena terganjal berbagai kendala. Banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah untuk menutup backlog.

"Polisi juga harus meminta pertanggungjawaban hukum dari Dhani sebagai orang tua Dul. Dalam hal ini Dhani bisa ditahan dengan tuduhan ikut menjadi penyebab kematian bagi orang lain," kata IPW.

“Dari sudut miring ada sepuluh derajat yang artinya jadi susah identifikasi wajah pelaku. Bukan karena kita punya teknologi canggih lantas harus bisa semua karena setiap kasus beda-beda.”