Tubagus Chairi Wardana atau Wawan sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka. Adik Gubernur Ratu Atut Chosiyah ditangkap tangan atas kasus suap Pilkada Lebak pada eks Ketua MK Akil Mochtar. 

Presiden SBY tengah menyiapkan Perppu guna menjadi solusi atas prahara yang menimpa MK. Sejumlah elit MK-pun menolak. Komisi III DPR heran dengan penolakan itu.

Transaksi tak wajar terekam dilakukan orang-orang yang dekat dengan Akil Mochtar. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif itu juga diduga melakukan tranksaksi lewat rekening dengan orang-orang itu. 

Jaringan warga untuk reformasi Banten atau Jawara Banten akan menyambangi KPK. Mereka akan memberi dukungan pada KPK terkait pengusutan dugaan suap eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. 

Menko Polhukam Djoko Suyanto angkat bicara mengenai komentar mantan Ketua MK Jimly Ashidiqie yang menyebut peraturan pemerintah pengganti UU yang disiapkan Presiden SBY untuk menyelamatkan MK, inkonstitusional. Menurut Djoko, presiden memiliki kewenangan.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqqie mempersoalkan kinerja Mahfud MD semasa masih menjadi Ketua MK. Apa tanggapan Mahfud?

Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqqie menaruh perhatian besar atas permasalahan yang merundung MK saat ini. Jimly menyebut Mahfud MD harus ikut bertanggung jawab atas kasus yang menjerat Akil Mochtar dan jatuhnya wibawa MK.

Berbeda dengan Mahfud MD, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqqie menolak rencana Presiden SBY mengeluarkan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) untuk menyelamatkan MK.

Presiden SBY menyiapkan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) yang di dalamnya di antaranya memuat aturan mengenai pengawasan untuk Mahkamah Konstitusi (MK). Eks Ketua MK Mahfud MD mendukung langkah SBY.

Temuan narkoba di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar membuat prihatin dunia konstitusi di Indonesia. MK dan pemerintah disarankan harus mengetatkan peraturan rekruitmen.