Rumah yang dibeli seharga Rp 110 juta dengan NJOP Rp 33.780.000, berapa pajak yang harus dibayarkan atas pembelian rumah dan tanah tersebut?

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan tak ada rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proyek sodetan Sungai Ciliwung bakal selesai menjelang akhir 2015.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memberikan tanggapan soal rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI yang akan melakukan penghapusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyetujui rencana penghapusan penagihan pajak bumi dan bangunan setiap tahun, namun dengan satu syarat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengusulkan penarikan Pajak Bangunan hanya akan dikenakan terhadap bangunan komersial seperti kos-kosan, kontrakan, ruko dan lainnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengusulkan perubahan aturan soal PBB. Salah satu gagasannya adalah PBB hanya dibayarkan sekali saja.

Menteri Ferry sedang mengkaji usulan agar penetapan pajak dihitung dari harga rill atau harga pasar yang disepakati dalam sebuah transaksi jual beli.

NJOP akan diganti dengan ketentuan Zonasi Nilai 'batas atas' tanah dan bangunan yang mendekati harga pasar.

Rencana penetapan harga tanah dan bangunan untuk menggantikan ketentuan NJOP dalam sebuah transaksi jual beli tanah dan bangunan, akan ditetapkan setahun sekali.