Mulai tahun depan pemerintah akan melaksanakan aturan wajib beli BBM subsidi dengan cara non tunai. Lalu bagaimana nasib aturan Radio Frequency Identification (RFID)?

Rencana penerapan sistem pembelian BBM subsidi dengan sistem wajib non tunai dengan e-money/kartu ATM akan diterapkan tahun depan. Untuk awal, Bali dan Batam jadi tempat pelaksanaan awal kebijakan ini.

Badan BPH Migas menegaskan kepala daerah punya kewenangan meniadakan BBM subsidi di wilayahnya tanpa persetujuan pemerintah pusat.

BPH Migas mencatat porsi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Jawa terhadap konsumsi nasional terus menurun di luar Jawa sebaliknya.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) diminta untuk membuka akses pipa gasnya (open access) sehingga bisa digunakan untuk kepentingan banyak pihak. Ini tanggapan Dahlan Iskan.

Banggar DPR-RI menyetujui nilai anggaran belanja pemerintah dalam RAPBN 2014 sebesar Rp 1.842,45 triliun termasuk di dalamnya ada subsidi BBM dan elpiji.

Penerapan sistem wajib beli BBM subsidi dengan cara non tunai, DKI Jakarta akan berlaku pada pertengahan Oktober 2013.

Mobil murah atau Low Cost and Green Car (LCGC) diyakini berbagai kalangan akan membuat Ibu Kota Jakarta bakal makin macet parah. Pemerintah DKI Jakarta pun sudah didesak banyak pihak untuk menerapkan pembatasan kendaraan, misalnya dengan membatasi usia kendaraan.

Rapat Badan Anggaran DPR membahas Rancangan APBN 2014 yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB molor berjam-jam dikarenakan Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Perindustrian MS Hidayat tak hadir.

Pemerintah melontarkan wacana pembelian BBM subsidi dengan kartu, bukan lagi uang tunai. Sebagian kalangan menilai ini hanya solusi jangka pendek.