Kejaksaan Agung hingga kini belum memutuskan kapan eksekusi mati terhadap para terpidana mati akan dilakukan. Penundaan tersebut bisa membuat para terpidana tersiksa secara psikologis.

"Penetapan lebih sistematis, efektif dan memberikan efek jera karena pelaku pasif bisa dituntut dan itu tidak melanggar HAM karena itu seperti kejahatan penadah," ujar Wakil Ketua PPATK.

Prof Dr Hibnu Nugroho dikukuhkan sebagai guru besar hukum pidana Unsoed Purwokerto, siang ini. Ia prihatin dengan kondisi hukum di Indonesia, khususnya sengkarut pemberantasan korupsi belakangan ini.

Hakim Kristanto Sahat menolak gugatan penetapan tersangka korupsi Mukti Ali. Ia beralasan permohonan praperadilan terhadap tersangka tidak masuk dalam objek kewenangan secara praperadilan.

Hakim tunggal PN Purwokerto, Kristanto Sahat menyatakan penetapan tersangka bukanlah objek praperadilan. Putusan Kristanto bertolak belakang dengan putusan Sarpin. Siapa yang benar?

Nama Pulau Nusakambangan kembali mendunia belakangan ini, sebagian media asing menyebutnya sebagai Alcatraz-nya Indonesia. Seberapa ganas alam Pulau Nusakambangan?.

‎Mendengar kabar eksekusi semakin dekat, para terpidana mati melakukan manuver hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Mereka berusaha menghindar dari timah panas regu tembak.

‎Satu per satu terpidana mati yang akan dieksekusi melakukan manuver hukum dengan mengajukan PK. Mereka berupaya agar terhindar dari timah panas meski grasinya telah ditolak Jokowi.

Razman masih terbelit kasus penganiayaan dan dihukum 3 bulan penjara. Namun sampai saat ini Razman belum menjalaninya dan masih bebas berkeliaran.

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!