Sekitar 20 orang dari Masyarakat Peduli Pengadilan Tipikor menemui Ketua DPR Agung Laksono. Mereka menyampaikan petisi menolak pengesahan RUU Pengadilan Tipikor yang kontroversial.

Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih rawan secara politis. Tidak banyak aturan yang melindungi keberadaan lembaga antikorupsi tersebut hingga mudah dilemahkan.

Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi mendesak DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Alasannya, pemberantasan korupsi melalui pengadilan umum justru dianggap telah membebaskan para pelakunya.

Terkait kabar adanya pengawasan dakwah di masjid-masjid selama bulan puasa dalam mengantisipasi gerakan terorisme, Gubernur Lemhanas Muladi mengatakan hal itu sebaiknya tidak perlu digembar-gemborkan pada publik.

"Ini gila dan bahaya. Masa Pengadilan Tipikor yang berprestasi mau dihapus ke pengadilan umum yang sering membebaskan koruptor?" ujar Sekjen Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki.

Pelaksanaan reformasi berjalan sudah hampir 10 tahun. Namun belum ada perubahan berati dalam upaya penindakan korupsi.

Berbalut celana pendek biru, sepatu keds dan kaos oblong warna hitam, Usman dengan semangat jejingkrakan di panggung. Diiringi suara musik, koordintaor Kontras itu menyanyikan lagu Rolling Stone sambil memetik gitar.

Testimoni Antasari Azhar yang menyebut adanya suap di KPK dinilai lemah sebagai bukti. Polisi dan jaksa pun diimbau untuk tidak mudah percaya dengan pengakuan ketua nonaktif KPK itu.

Anggota DPR yang dulu memilih Antasari Azhar menjadi pimpinan KPK harus ikut bertanggung jawab. KPK yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi pun ikut tercemar.

Pertemuan adik Dirut PT Masaro yang juga tersangka korupsi Anggoro Widjaja, Anggodo dengan jaksa di bagian Jamintel Irwan Nasution, serta sahabat Antasari Azhar, Eddy Sumarsono dikritisi. Semestinya Jaksa Agung Hendarman Supandji tidak diam saja.