Perpu penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketok menjadi UU sedang digugat di MK. Pemerintah berharap MK menolak uji materi itu.

Pasca putusan MK soal pemilu serentak 2019, polemik muncul, apakah pemilu 2014 konstitusional atau tidak. Ada pakar hukum yang memandang pemilu 2014 tetap konstitusional tetapi ada yang berseberangan.

Effendi Gazali menyebut MK 'bohong' saat menjawab suratnya pada Mei 2013 bahwa belum ada putusan soal permohonan pemilu serentak. Padahal pada 26 Maret 2013 hal itu sudah diputuskan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadikan pileg dan pilpres di 2019 serentak sudah diketok pada 26 Maret 2013 tetapi baru dibacakan 23 Januari 2014. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai andai saja tak ditunda, maka pemilu serentak berlaku 2014.

MK akan mengetok palu pada Kamis 21 Januari untuk menentukan ketentuan Presidential Threshold (PT) yang digugat oleh Effendi Gazali. Gugatan serupa juga diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra.

Putusan MK yang menyatakan DPR tak lagi dapat memilih hakim agung disambut baik berbagai pihak. Hilangnya wewenang DPR untuk memilih membuat seleksi hakim agung berjalan lebih sehat.

Pemerintah mengajukan banding terhadap keputusan PTUN terkait pembatalan Keppres pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagi hakim konstitusi. Langkah ini dikritik karena sikap presiden SBY tak konsisten.

Penunjukkan Patrialis Akbar oleh presiden sebagai hakim konstitusi dinilai tidak transparan dan dibatalkan oleh PTUN Jakarta. Patrialis sendiri telah melayangkan banding atas putusan tersebut.

PTUN Jakarta membatalkan pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Terkait hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disarankan tak melakukan upaya banding.

DPR mengesahkan Perpu Penyelamatan MK menjadi UU. Dampaknya, masa tugas hakim konstitusi dari parpol tidak bisa diperpanjang lagi.