Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat menolak mengadili permohonan penyelesaian dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar yang diajukan kubu Aburizal Bakrie dalam putusan sela. Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada surat Mahkamah Partai Golkar.

‎Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat memutuskan menolak permohonan kubu Aburizal Bakrie tetang penyelesaian dualisme kepengurusan DPP Golkar dalam putusan sela hari ini. Hakim berpendapat penyelesaian diselesaikan secara internal.

Jelang pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, majelis hakim menyampaikan telah menerima 3 surat dari Mahkamah Partai Golkar pada Senin (23/1) kemarin.

Setelah gugatan yang diajukan oleh DPP Golkar kubu Agung Laksono ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, kali ini giliran gugatan kubu Aburizal Bakrie yang akan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan sela itu akan dibacakan hari ini.

PN Jakarta Barat akan membacakan putusan sela terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar atas gugatan kubu Aburizal Bakrie Selasa (22/2) besok. Pengaca kubu Ical, Yusril Ihza Mahendara yakin gugatannya diterima.

Konflik dualisme Partai Golkar akan segera berakhir setelah cukup lama bergulir dari dua Munas yang berbeda. Namun akan ada dua keputusan yaitu Mahkamah Partai Golkar dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

‎Konflik berlarut dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar sepertinya akan segera berakhir.‎ Akan ada dua putusan yang diprediksi menjadi penyelesai konflik Golkar.

Mahkamah Partai Golkar sedianya membacakan putusan terkait dualisme kepengurusan Golkar pada hari ini, namun ditunda pekan depan dengan harapan kubu Aburizal Bakrie akan hadir.‎

Aburizal Bakrie melayangkan surat menolak hadir dalam sidang Mahkamah Partai Golkar karena memilih menunggu putusan di PN Jakarta Barat, selain juga menyebut mahkamah tidak independen.

Kubu Aburizal Bakrie tak menghadiri sidang Mahkamah Partai Golkar dua kali berturut-turut dengan mengirimkan surat, salah satu isinya menyebut mahkamah partai tidak independen. Apa tanggapan ketua mahkamah partai?