KPK tidak akan selamanya hanya berkutat melakukan penelusuran awal terhadap kasus Gayus Tambunan. Jika data sudah mencukupi, KPK akan segera memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat untuk dimintai keterangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergerak menyelidiki kasus dugaan pemerasan di MK. Hari ini KPK kembali memanggil mantan panitera pengganti Makhfud dan putri hakim konstitusi, Arsyad Sanusi, Neshawati untuk dimintai keterangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima data aliran dana kasus Gayus Tambunan dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Selanjutnya, KPK akan fokus untuk melacak siapa pihak pemberi dana kepada Gayus.

Hari ini KPK merayakan hari jadinya yang ketujuh. Dalam rangka memperingati ulang tahunnya tersebut, KPK akan mengundang sejumlah tokoh, termasuk mantan komisionernya untuk dimintai masukan demi kemajuan KPK.

Delapan bulan silam, KPK sudah mencegah enam nama dari Pertamina dan PT Soegih Interjaya (SI) terkait kasus dugaan suap perusahaan Inggris, Innospec Ltd. Kini KPK memperpanjang masa pencekalan ke luar negeri untuk empat orang di antaranya.

Dua orang yang dipanggil pertama kali oleh KPK terkait kasus dugaan suap di MK merupakan orang yang turut dilaporkan oleh MK dalam kasus tersebut. Namun KPK menyangkal hanya mengikuti versi laporan dari MK saja dalam mengusut kasus ini.

Kemarin KPK telah memintai keterangan Refly Harun terkait dugaan suap di MK. Hari ini giliran rekan Refly yang sesama pengacara, Maheswara Prabondono yang diperiksa KPK.

Untuk kedua kalinya, tersangka kasus percobaan suap pimpinan KPK Ari Muladi melancarkan aksi diam saat diperiksa penyidik KPK. Namun, KPK memastikan tindakan Ari tidak mempengaruhi penyidikan.

KPK memanggil Refly Harun. Refly dipanggil untuk dimintai keterangan  terkait dengan laporan tim investigasi yang dilaporkan ke KPK beberapa waktu lalu.

Ari Muladi tidak terima dirinya ditahan sebagai tersangka kasus dugaan percobaan suap terhadap pimpinan KPK. Atas keberatannya tersebut, Ari mengajukan gugatan praperadilan terhadap keputusan KPK tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.