Rencana pembatasan BBM bersubsidi di 2011 belum disikapi Komisi VII DPR. Dalam rapat dengan BPH Migas, Komisi VII baru akan memberikan keputusan Kamis, (9/12/2010).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sakit dan terpaksa melakukan perawatan di rumah sakit. Hal ini membuat rapat perdana Pertamina dengan Komisi VII DPR ditunda.

Masalah munculnya pasal 'siluman' dalam RUU APBN 2011 dimaklumi pimpinan DPR. Karena itu DPR tak akan membawa masalah ini sampai ke jalur hukum.

Pemerintah dituding DPR menyusupkan pasal 'siluman' dan RUU APBN 2011 soal tarif dasar listrik (TDL). Dalam RUU APBN 2011, DPR menilai pasal 8 ayat 2b soal tarif listrik untuk pelanggan kaya dengan daya di atas 6.600 VA.

PLN mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap pembelian energi primer yang dilakukan perusahaan listrik pelat merah tersebut.

Komisi VII DPR menilai kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi akan sulit dilaksanakan selama sistem transportasi umum di Tanah Air masih amburadul.

Komisi VII DPR meminta PLN untuk mencari pasokan gas guna memenuhi kebutuhan gas di PLTGU Muara Tawar, Bekasi yang kurang. Ini harus dilakukan agar biaya penyediaan listrik PLN menurun.

Panitia Kerja (Panja) hulu energi listrik Komisi VII DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif pembelian energi primer yang dilakukan PLN.

Anggota Komisi VII DPR dipaksa untuk berjalan 4 km untuk merasakan kondisi jalan yang rusak parah menuju lokasi PLTGU Muara Tawar, Bekasi. Komisi VII DPR pun mengancam PLN karena kerusakan jalan tersebut.

Anggota Komisi VII DPR melakukan sidak ke PLTGU Muara Tawar pagi ini. Sidak tersebut dihadang warga yang protes mengenai kondisi jalan rusak di sekitar PLTGU. Akhirnya Anggota DPR ini disuruh jalan kaki.