Perpecahan di tubuh Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya makin meruncing. Kader partai besutan SBY itu menyoroti sikap Ketua DPRD yang meminta anggota dewan menanggung segala resiko kegiatan yang diikuti secara pribadi.

Sedikitnya enam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya yang pejabatnya tidak definitif alias pelaksana tugas (Plt). Kabar pergantian pucuk SKPD yang dipegang Plt, akibat kurang bagus jenjang karier di tubuh pemkot.

Amburadulnya proses penerimaan siswa baru (PSB) sistem online di Kota Surabaya akan dievaluasi Walikota Surabaya. Pemkot juga akan mengevaluasi banyaknya bangku kosong di sekolah negeri.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Sahudi mulai per 1 Juli 2011 tidak akan menempati ruang kerjanya lagi. Pasalnya, Sahudi sudah tidak diperpanjang lagi dan memilih masa pensiun.

Untuk melestarikan lingkungan khususnya di kawasan pantai Surabaya, Telkomsel melalui komunitas Telkomsel Pelangi (Paling Peduli Lingkungan Indonesia) menanam seribu mangrove, Selasa (28/6/2011) di Pantai Ria Kenjeran.

Pengelola Pasar Kapasan Surabaya cukup bangga dengan tingginya animo penggemar fotografi. Pasalnya kontes foto bertema 'I Love Pasar Kapasan' itu menghasilkan puluhan karya yang ciamik. 3 karya peserta telah dipilih juri sebagai foto terbaik.

Ribuan masyarakat dam kader PDIP Surabaya mengikuti jalan sehat 'Juni Bulan Bung Karno'. Yang unik, para peserta jalan sehat ini juga membawa berbagai atribut serta ada juga yang berpakaian ala Presiden RI pertama.

Lomba foto bertema 'I Love Pasar Kapasan', Sabtu (18/6/2010) benar-benar dibanjiri peminat. Buktinya, puluhan fotografer membanjiri Pasar Kapasan untuk membidik foto model yang telah disiapkan panitia.

Mendiknas M Nuh membantah telah ada contek massal di SDN Gadel II/577 Surabaya. Demikian pula Walikota Tri Rismarini menyatakan tidak ada kesalahan sistematis pada ujian nasional di sekolah tersebut. Pemerintah dituding tidak konsisten karena usai Ibu Siami mengungkap contek massal, guru dan kepala sekolah SDN Gadel II dijatuhi sanksi. Yang setuju kesimpulan pemerintah pilih Pro!