detikNews

5 Kasus Menarik yang Jadi Yurisprudensi MA

Pernahkah Anda melakukan jual beli dengan ada unsur paksaan? Jika iya, Anda bisa menggugat karena jual beli itu bisa batal.

Senin, 25 Jun 2012 13:36 WIB

detikNews

MK Kabulkan Gugatan Yusril, Wamen Denny: UU Imigrasi Memang Tidak Bagus

"Kita hormati saja putusan MK. Saya setuju dengan putusan MK. Memang aturannya tidak bagus," kata Wamenkumham, Denny Indrayana.

Kamis, 21 Jun 2012 14:43 WIB

detikNews

MK: PHK Tak Boleh karena Alasan Renovasi Gedung

Sorak sorai dan senyum bahagia terpancar dari 38 mantan karyawan Hotel Papandayan Bandung. Sebab permohonan mereka dikabulkan sebagian oleh MK.

Rabu, 20 Jun 2012 19:23 WIB

detikNews

Yusril Lagi-lagi Menang di Pengadilan

Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra kembali menang di pengadilan. Kali ini dia menang terkait UU Keimigrasian tentang jangka waktu cegah tangkal (cekal).

Rabu, 20 Jun 2012 15:31 WIB

detikNews

Ini Alasan Kepri Ngotot Merebut Pulau Berhala dari Jambi

UU Pembentukan Kepri yang tidak memasukkan Pulau Berhala ke dalam wilayah administrasi Kepri tapi masuk ke Provinsi Jambi membuat warga Kabupaten Lingga resah.

Jumat, 15 Jun 2012 20:28 WIB

detikNews

MK Minta Gugatan Dana APBN untuk Lumpur Lapindo Diperbaiki

MK mulai menggelar sidang gugatan kucuran APBNP 2012 untuk kasus lumpur Lapindo. MK meminta diperjelas hubungan sebab akibat antara APBN dengan kerugian masyarakat.

Jumat, 15 Jun 2012 10:57 WIB

detikNews

Sidang Gugatan Ambang Batas Masuk Parlemen 3,5 Persen Digelar di MK

MK mulai menggelar persidangan yang dimohonkan oleh Perludem. Pemohon menilai ambang batas 3,5 persen dalam Pemilihan Umum secara nasional tidak memenuhi unsur keadilan.

Kamis, 14 Jun 2012 21:29 WIB

detikNews

Wewenang Dilangkahi Panwaslu, Ketua Bawaslu Curhat ke MK

Bawaslu khawatir jika Panwaslu yang bersaksi tanpa mendapatkan izin dari Bawaslu, maka kemungkinan keterangan yang diberikan akan bias.

Kamis, 14 Jun 2012 18:22 WIB

detikNews

MA: Jakarta Akan Punya 5 Pengadilan Tipikor

MA rencananya akan memecah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjadi 5 pengadilan. Nantinya masing-masing pengadilan tipikor akan bersidang di tiap Pengadilan Negeri.

Kamis, 14 Jun 2012 16:52 WIB