detikFinance

Permudah Pengusaha, Urus Izin Ekspor Impor Online Cukup Satu Kali

Pemerintah menerapkan single submission untuk dunia usaha yang aktif dalam kegiatan ekspor impor.

Rabu, 30 Sep 2015 14:15 WIB

detikFinance

3 Menteri Luncurkan Sistem Layanan Online Ekspor Impor

Pemerintah meluncurkan portal baru dari Indonesia Single Window (INSW) untuk mendukung kelancaran ekspor-impor di pelabuhan.

Rabu, 30 Sep 2015 13:44 WIB

detikFinance

Jokowi Siapkan 2 Pusat Logistik, Cikarang dan Merak

Untuk meredam impor dan mengefisienkan industri dalam negeri, pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan 2 pusat logistik berikat di Indonesia.

Selasa, 29 Sep 2015 17:40 WIB

detikFinance

Sah, Akhirnya Industri Galangan Kapal RI Bebas PPN

Pemerintah pimpinan Jokowi akhirnya membebaskan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk industri galangan kapal dan alat transportasi buatan lokal.

Selasa, 29 Sep 2015 17:26 WIB

detikFinance

Investor Mau Libur Pajak 20 Tahun? Pemerintah Jokowi Janji Prosesnya 45 Hari

Pemerintah Jokowi menyediakan fasilitas libur bayar pajak penghasilan badan, atau tax holiday hingga 20 tahun. Untuk prosesnya, pemerintah menjanjikan maksimal 45 hari.

Selasa, 29 Sep 2015 17:08 WIB

detikFinance

Rayu Eksportir Simpan Dolar di RI, Jokowi Bebaskan Pajak Deposito

Pemerintahan pimpinan Presiden Jokowi hari ini mengeluarkan Paket Kebijakan II. Salah satu kebijakan barunya adalah membebaskan pajak untuk deposito.

Selasa, 29 Sep 2015 17:00 WIB

detikFinance

Jokowi Malu: Izin Usaha di RI 52,5 Hari, di Singapura Hanya 2,5 Hari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan malu akan lamanya proses perizinan usaha di Indonesia.

Selasa, 29 Sep 2015 15:52 WIB

detikFinance

Jokowi ke Menteri: Investasi di RI Banyak Kendala, Harus Buat Terobosan

Presiden Jokowi sore ini melakukan rapat terbatas dengan menteri ekonomi. Agendanya, meminta menteri melakukan terobosan untuk menyelesaikan kendala investasi.

Selasa, 29 Sep 2015 15:33 WIB

detikFinance

Mulai 2016, PPN Rokok Cs Naik Jadi 8,7%

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk hasil tembakau dari 8,4% jadi 8,7%

Selasa, 29 Sep 2015 14:37 WIB