Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian menyamakan persepsi terkait pelanggaran kampanye. Polri diminta berpersepsi sama melihat unsur pelanggaran pidana, sengketa, dan administrasi Pemilu yang dilakukan parpol.

Komisi I menyepakati penghentian sementara iklan kampanye politik di media elektronik. Partai Hanura yang capres dan cawapresnya tampak getol muncul di TV, menilai komisi I tak punya kewenangan membuat moratorium.

Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat menandatangani kesepakatan bersama tentang kepatuhan ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu melalui media.

Komisi III DPR melibatkan 8 orang ahli yang tergabung dalam tim pakar untuk menyeleksi dan menentukan 2 calon hakim MK. Namun, pilihan tim pakar bisa saja berbeda dengan pilihan anggota DPR.

Polri menyatakan sulit menindak kampanye partai politik di media elektronik. Sebabnya, tidak terpenuhi unsur pelanggaran kumulatif dalam kampanye tersebut.

Rapat Paripurna DPR hanya dihadiri tidak sampai setengah dari anggota Dewan. Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani menegaskan masalah absensi juga menjadi perhatian fraksinya.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta Barat mengadakan sosialisasi tentang Pemilu 2014 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Paket B Pangudi Luhur, Kembangan, Jakarta Barat. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberitahukan bagaimana cara mengikuti Pemilu nanti.

Di antara nama calon hakim konstitusi yang mendaftar di DPR, salah satunya adalah politikus PPP Dimyati Natakusumah. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, meminta politikus tak perlu jadi hakim MK.

KPU, Bawaslu dan DKPP telah sepakat untuk membangun kantor bersama dalam satu gedung yang disebut Graha Pemilu. Ketua KPU Husni Kamil Manik berharap gedung itu dapat direalisasikan tahun 2015.