Harjono menyatakan fungsi pemilu adalah membuat ambang batas di segala lini politik, seperti presidential threshold. Buat apa ada pemilu bila tak ada threshold?
Partai Ummat mengajukan judicial review atau peninjauan kembali materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Bivitri menyatakan pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat di parlemen. Namun tidak otomatis memberikan hak ke parlemen untuk membuat presidential threshold.