Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, mengatkan akan segera mengingatkan anggota DPR agar segera menyerahkan LHKPN ke KPK.

Tak hanya menteri dan anggota DPR yang baru dilantik yang 'dikejar' untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Para mantan pejabat pun diwajibkan untuk melaporkan perubahan harta kekayaan. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dr Yuddy Chrisnandi merupakan menteri Kabinet Kerja pertama yang melaporkan LHKPN ke KPK. Politisi Hanura tersebut memperkirakan kekayaannya sekitar Rp 20 miliar.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon Junaedi Mahesa mengaku belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKHPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Politikus Gerindra itu rencananya akan menyetor data LHKPN pada akhir bulan ini.

Para penyelenggara negara harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Namun ternyata anggota DPR banyak yang belum membuat LHKPN, salah satunya Ketua DPR Setya Novanto.

Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diwajibkan tak hanya kepada menteri, presiden, dan Wapres. Para wakil rakyat di Senayan juga termasuk penyelenggara negara yang wajib melapor LHKPN ke KPK. 

Hingga saat ini, belum ada satupun menteri yang tergabung dalam kabinet kerja melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Karena itu KPK besok akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

KPK mengimbau agar para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II melaporkan harta kekayaannya. Tentu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. 

Yasonna H Laoly sudah menjabat 4 hari sebagai Menkum HAM. Politisi PDIP itu belum melaporkan hartanya ke KPK. Lalu kapan Yasonna akan melaporkannya?

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, menyatakan sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan ‎Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Ini dilakukannya saat menjadi anggota DPR.