Wasekjen DPP Golkar kubu Ical, Ali Mochtar Ngabalin dipukul oleh seorang penyusup yang belakangan diketahui berinisial RTM di sela-sela rapat konsultasi Golkar di Hotel Sahid, Selasa (10/3) malam. Ia membantah membalas memukul.

Pengacara Komjen Budi Gunawan Frederich Yunadi menyebut Razman Arif Nasution tak tergabung dalam tim lawyer praperadilan. Tak terima akan pernyataan tersebut, Razman mengklarifikasi soal peran dia memenangkan Komjen Budi Gunawan.

Tim pengacara Budi Gunawan yang kini mendampingi Sutan Bhatoegana mengaku mendapat banyak permintaan para tersangka untuk mengajukan praperadilan.

Sutan Bhatoegana, tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada pembahasan APBNP Kementerian ESDM tahun 2013 meminta ganti rugi Rp 300 miliar ke KPK. Ganti rugi ini diajukan terkait dengan praperadilan yang akan didaftarkan ke PN Jaksel.

Dari balik sel tahanan di Rutan Salemba, Jakpus, Sutan, mantan Ketua Komisi VII DPR ini membuat testimoni. Isi testimoninya, Sutan membantah melakukan tindak pidana yang disangkakan KPK soal penerimaan duit terkait pembahasan APBN Perubahan Kementerian ESDM tahun 2013.

Tim pengacara Sutan Bhatoegana yang dikomandoi Eggi Sudjana meminta KPK membebaskan kliennya dari tahanan. Alasannya tim pengacara akan mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jaksel, besok, Jumat (27/2).

Badan Reserse dan Kriminal Polri memanggil tiga direktur di KPK terkait laporan masyarakat yang mengadukan dugaan pelanggaran pasal 11 Undang-undang 8/2010 tentang Pencucian Uang.

Pengacara Komjen Pol Budi Gunawan, Razman Arif Nasution tersinggung dengan status advokatnya yang bukan sebagai anggota Persatuan Advokasi Indonesia (Peradi) yang disoal. Razman memang tergabung di Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Pimpinan KPK menolak bertemu kuasa hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang diwakili Eggi Sudjana, Senin(2/2). Eggi Sudjana dan kawan-kawan ingin meminta penjelasan mengenai penetapan klien mereka sebagai tersangka gratisifikasi.

Tim kuasa hukum Komjen Budi Gunawan ngotot ingin bertemu dengan pimpinan KPK. Padahal, hal itu jelas melanggar hukum karena dilarang oleh UU 30 tahun 2002 tentang KPK.