Ketua KPK Abraham Samad kembali dilaporkan ke Bareskrim Polri. Pelaporan dilakukan sebuah LSM terkait pemberian senjata api oleh Komjen Suhardi beberapa waktu lalu.

Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tak akan membela kader yang terlibat korupsi. PDIP menegaskan komitmennya, bahwa korupsi adalah musuh bangsa. 

Sekjen (Plt) PDIP Hasto Kristiyanto ‎telah memenuhi undangan KPK untuk memberikan bukti soal manuver politik Abraham Samad. Komisi III DPR berharap KPK segera bisa membentuk komite etik untuk menyelesaikan permasalahan Samad.

Tim kuasa hukum Komjen Budi Gunawan (BG) menayangkan video tayangan stasiun televisi swasta saat KPK menetapkan BG sebagai tersangka. Hakim pun mempersilakan tim kuasa hukum BG untuk menayangkan video itu.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberi saran Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Abraham Samad dikonfrontir. Keduanya bisa dipertemukan di Komite Etik KPK. 

KPK berulang kali mendapatkan serang-serangan hingga terancam lumpuh seperti sekarang ini. Namun kiprah KPK dalam periode itu, tak bisa dipandang sebelah mata. Dunia internasional mengakuinya.

Tim pengawas internal KPK telah mendapatkan beberapa bukti dan keterangan dari Hasto Kristiyanto terkait tuduhan manuver politik Abraham Samad. Saat ini, pengawas internal langsung melakukan verifikasi agar bisa menentukan perlu tidaknya dibuat komite etik.

Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah memenuhi undangan KPK untuk menyampaikan bukti-bukti pertemuannya dengan Ketua KPK Abraham Samad. Sebagai tindak lanjut, Wakil Ketua KPK Fadli Zon menyarankan keduanya bertemu langsung.

Kompol Arsya dan Kompol Budi Herman merupakan anggota Jatanras Polda Metro Jaya yang sedang diperbantukan di Satgasus Bareskrim Polri. Bersama sejumlah polisi lainnya tengah ada keperluan di Bengkel Cafe.

Pengacara KPK yang digawangi Chatarina M Girsang cs langsung menjawab dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan (BG). Salah satunya mengenai penetapan tersangka BG melalui surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh 4 pimpinan KPK.