Massa dari Gerakan Masyarakat Surabaya (Gemas) mulai berdatangan di depan DPRD Surabaya sejak pukul 09.00 WIB. Massa menolak rencana pembangunan tol tengah kota.

Walikota Tri Rismaharini dijadwalkan diperiksa Pansus Hak Angket tentang proses penerbitan perwali pajak reklame di DPRD Surabaya, Senin (24/1/2011). Di saat yang sama, pendukung walikota akan demo.

Konflik DPRD Surabaya-Walikota Tri Rismaharini hingga berbuah isu skenario pemakzulan membuat petinggi parpol gerah. Konflik itu diminta harus segera diakhiri. Bila tidak, masyarakatlah yang menjadi korban.

Buntut pernyataannya di Harian Kompas, Walikota Tri Rismaharini dilaporkan DPRD Surabaya ke polisi dengan tuduhan ftinah dan pencemaran nama baik. Polisi meminta wartawan yang menulis dihadirkan.

DPRD Surabaya didesak untuk tetap mendukung rencana pembangunan tol tengah. Keinginan itu disampaikan 8 elemen masyarakat yang ditemui oleh Ketua DPRD Wisnu Wardhana dan anggota dewan lainnya.

Masyarakat yang tergabung tim anti penggusuran masyarakat pinggir rel Surabaya (TAP MPR) gagal bertemu dengan anggota DPRD Surabaya. Masyarakat terdiri dari 25 RT tertahan di depan pagar gedung dan ditemui staf protokoler dewan.

Ratusan orang anti tol tengah saat ini konsentrasi di Jalan Yos Sudarso, Surabaya. Mereka memenuhi hampir separuh jalan. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mereka menggelar aksi kesenian reog.

Unjuk rasa menolak rencana pembangunan tol tengah di gedung DPRD Surabaya sudah mulai. Ratusan orang pada Pukul 09.00 Wib secara bergelombang tiba. Aksi itu mendapat penjagaan ketat dari polisi.

Sekitar 1.000 warga Surabaya anti tol tengah akan melakukan unjuk rasa ke Gedung DPRD Surabaya dan Pemkot Surabaya. Mereta menolak pembangunan tol tengah karena akan menggusur lebih dari 6 ribu rumah warga.

99 Pengacara yang tergabung dalam Aliansi Advokat Kota Surabaya (AAKS) wadul ke DPRD Surabaya. Mereka minta dewan memanggil Walikota Surabaya untuk dimintai keterangan tentang pengerusakan reklame Autamaras.