DPD menegaskan pentingnya RUU Daerah Kepulauan untuk keadilan fiskal dan penguatan kewenangan daerah. Kebijakan ini diharapkan menjawab tantangan pembangunan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendorong pengawas khusus untuk RUU Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
Bambang Harymurti mengatakan RUU Perampasan Aset jangan sampai jadi alat pembungkaman lawan politik. Menurut dia, RUU itu jangan jadi alat kekuasaan penguasa.