Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat menuai kontroversi. Kementerian ESDM dan KLH/BPLH berbeda pendapat soal dampak lingkungan. Temukan detailnya di sini.
Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Hariyadi menyoroti tak ada tindakan terhadap 3 perusahaan swasta yang justru menjadi perusak utama kawasan Raja Ampat.
Kementerian LH menemukan pelanggaran aturan tambang nikel di Raja Ampat. Menteri hingga anggota DPR bersuara menyoroti aktivitas tambang nikel tersebut.