RUU Daerah Kepulauan diharapkan menjadi dasar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, mengintegrasikan aspek kemaritiman dan pemerataan kesejahteraan.
DPD menegaskan pentingnya RUU Daerah Kepulauan untuk keadilan fiskal dan penguatan kewenangan daerah. Kebijakan ini diharapkan menjawab tantangan pembangunan.
Wakil Ketua DPR Saan memastikan pembahasan revisi UU Pemilu tidak akan mengganggu tahapan pemilu. Proses berjalan paralel dan melibatkan partisipasi publik.
Ketua DPR Puan Maharani menyoroti hoax yang mendiskreditkan DPR dalam pidato penutupan masa sidang. Dia menyerukan persatuan dan literasi media sosial.
RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sudah resmi menjadi Undang-Undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR hari ini, Selasa (21/7).