Artikel ini membahas kewajiban negara dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya melalui Program Makan Bergizi Gratis, sebagai bagian dari pembangunan.
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amiruddin Al Rahab bicara pentingnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat lewat pengadilan HAM.
Polda Metro Jaya mengawal aksi buruh di Bundaran HI, Jakarta. Dengan 26.386 personel, mereka memastikan aspirasi buruh didengar dan aktivitas masyarakat aman.
Polda Metro Jaya siapkan 26.386 personel untuk amankan aksi buruh. Patroli siber dilakukan untuk mencegah gangguan, dengan penekanan pada HAM dan ketertiban.
Wamendagri Ribka Haluk mendorong Pemda untuk memperkuat pemenuhan HAM dalam Musrenbang HAM 2025, menekankan pentingnya kolaborasi dan kebijakan inklusif.
Menurutnya, pekerjaan yang layak harus dipandang secara menyeluruh, mencakup kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, serta perlindungan sosial bagi pekerja.
Kantor Wilayah Kementerian HAM Jabar fokus pada kasus pelanggaran HAM besar. Mereka dorong masyarakat untuk melapor dan tingkatkan kesadaran HAM di Jawa Barat.