detikJogja

Penggoreng Saham Didenda Rp 5,7 Miliar, Begini Modus Pelakunya

Pelaku manipulasi harga atau goreng saham terhadap saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) periode 2016-2022 dijatuhi sanksi denda Rp 5,7 miliar.

19 menit yang lalu

detikFinance

Influencer Saham Dihukum Denda Rp 5,35 Miliar!

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghukum influencer saham berinisial BVN membayar denda Rp 5,35 miliar.

32 menit yang lalu

detikFinance

OJK Hukum Pelaku Goreng Saham Bayar Denda Rp 5,7 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhi sanksi denda kepada dua pihak yang terbukti melakukan manipulasi harga atau goreng saham.

1 jam yang lalu

detikFinance

Praktis dan Gratis, Begini Cara Cek Laporan Kredit di Cermati

Pelajari cara cek laporan kredit secara online melalui aplikasi Cermati. Dapatkan informasi penting untuk pengajuan pinjaman yang lebih lancar dan praktis.

6 jam yang lalu

detikFinance

Suntikan Purbaya Rp 200 T ke Bank Belum Mampu Dongkrak Kredit

Pertumbuhan kredit masih kurang bertenaga meski perbankan diguyur likuiditas.

12 jam yang lalu

detikFinance

Ekonomi Syariah RI Diproyeksi Tumbuh 4,9 - 5,7% di 2026

Ekonomi Syariah RI Diproyeksi Tumbuh 4,9 - 5,7% di 2026

20 jam yang lalu

detikBali

LPS Siapkan Pembayaran Dana Nasabah BPR Kamadana Usai Izin Dicabut

LPS siapkan pembayaran klaim simpanan nasabah BPR Kamadana setelah pencabutan izin oleh OJK. Proses verifikasi akan selesai dalam 90 hari kerja.

21 jam yang lalu

detikBali

Temukan Fraud, OJK Cabut Izin BPR Kamadana Bangli

OJK mencabut izin usaha PT BPR Kamadana akibat pelanggaran fraud. LPS tidak menyelamatkan bank ini, dan likuidasi akan dilakukan sesuai ketentuan.

Kamis, 19 Feb 2026 19:47 WIB

detikFinance

Perdana Tampil di RDG BI, Thomas Djiwandono Bicara Begini

Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono hadir dalam konferensi pers perdana pasca-pelantikan.

Kamis, 19 Feb 2026 15:54 WIB

detikNews

PDIP Jawab Jokowi soal UU KPK: Benahi UU Harus Objektif, Jangan Lompat-lompat

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pembicaraan undang-undang di DPR bukan terkait selera kekuasaan.

Kamis, 19 Feb 2026 15:46 WIB