detikNews Ketua MK Minta Jajaran Jaga Kepercayaan Publik: Jangan Mudah Dipengaruhi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo meminta jajarannya menjaga kepercayaan publik. 1 jam yang lalu
detikNews MK Bakal Bikin Digital Constitutional Court untuk Mudahkan Akses Bagi Warga Mahkamah Konstitusi (MK) akan membuat Digital Constitutional Court untuk mempermudah akses bagi masyarakat. 1 jam yang lalu
detikNews Ketua MK Sebut Permohonan Perkara Makin Kompleks, Minta Hakim Jaga Integritas Ketua MK Suhartoyo mengungkap meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dengan 701 permohonan. Ia menekankan pentingnya integritas hakim dalam peradilan. 1 jam yang lalu
01:40 20Detik Mahfud Bicara soal Revisi UU MK, Singgung Masa Jabatan Hakim Bertambah Kamis, 13 Agu 2026 11:02 WIB
detikNews MK Tegaskan Pasal Penghinaan Presiden/Wapres Harus Diadukan Sendiri Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hanya presiden dan wakil presiden yang dapat mengajukan laporan penghinaan terhadap mereka. 3 jam yang lalu
detikNews MK Hapus Ancaman Denda Terkait Penggunaan Garuda Pancasila Selain Diatur UU Mahkamah Konstitusi menghapus Pasal 237 huruf c UU Nomor 1/2023 tentang lambang negara, menyatakan bertentangan dengan UUD. 17 jam yang lalu
detikNews MK Tak Terima Gugatan Hapus Kuota Haji Khusus Calon jemaah haji Hermawanto menggugat UU Haji terkait kuota haji khusus. MK menolak gugatan karena kurangnya argumen dan kejelasan dari pemohon. 17 jam yang lalu
detikNews Video: Calon Hakim Sudiyo Sebut Korupsi Tak Sederhana, Dorong Revisi UU Tipikor Calon hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sudiyo mendorong adanya pembaruan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. 17 jam yang lalu
detikNews PBB Muktamar VI Bali Gugat UU Parpol ke MK DPP Partai Bulan Bintang mengajukan judicial review ke MK. PBB menggugat kewenangan Menteri Hukum dalam pengesahan kepengurusan partai. Senin, 20 Apr 2026 16:46 WIB
detikNews Respons Kemenkes soal Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan ke MK Mantan Wakil Kepala BSSN Dharma Pongrekun menggugat pasal-pasal UU Kesehatan ke MK. Kemenkes siap menjawab. Kamis, 21 Mei 2026 08:12 WIB
detikNews Alasan Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan ke MK: Berpotensi Kriminalisasi Dharma Pongrekun menggugat sejumlah pasal UU Kesehatan ke MK. Dia menyebut salah satu pasal yang digugatnya itu berpotensi menyebabkan kriminalisasi. Selasa, 19 Mei 2026 12:44 WIB