detikNews

Yusril Dorong Revisi UU Tipikor: Banyak Hal yang Tak Dikategorikan Korupsi

Menko Kumham Yusril dorong revisi UU Tipikor untuk perluas definisi korupsi, selaras dengan UNCAC. Fokus pada kerugian negara dan tindak pidana terkait.

4 jam yang lalu

detikNews

Respons MK, Anggota Komisi I DPR Nilai UU Peradilan Militer Layak Direvisi

Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin, menyebut UU Peradilan Militer yang sudah ada sejak tahun 1997 memang layak untuk direvisi.

7 jam yang lalu

detikFinance

Buruh Minta UU Ketenagakerjaan Berlaku Sebelum Penetapan UMP 2027

Buruh minta UU Perlindungan Ketenagakerjaan berlaku sebelum penetapan UMP 2027. KSPSI berharap transparansi dan konsistensi dalam isi UU yang disahkan.

10 jam yang lalu

01:50

20Detik

Rocky Gerung hingga Din Syamsuddin Berkoalisi di Gerakan Moral

Minggu, 02 Agu 2020 19:05 WIB

detikNews

Menkum Kaji Putusan MK yang Minta UU Peradilan Militer Direvisi

Menkum Supratman akan kaji putusan MK terkait UU Peradilan Militer. Pihaknya menghormati putusan tersebut.

9 jam yang lalu

detikNews

Ramai Kabar BPJS Mau Dihapus, Komisi IX DPR Sebut Tidak Bisa karena UU

Narasi tentang penghapusan BPJS ramai di media sosial. Pimpinan Komisi IX DPR menegaskan BPJS tidak bisa dihapus karena diatur oleh undang-undang.

9 jam yang lalu

detikFinance

UU Ketenagakerjaan Baru Disahkan, Ini Respons Serikat Buruh Internasional

Ditekankan tentang perlindungan hak pekerja dan pentingnya menghentikan penggunaan asbes.

Minggu, 25 Okt 2026 10:43 WIB

detikHot

Perancang UU Kesehatan Sebut Kasus Richard Lee Tak Layak Dipidana

Sidang kasus dokter kecantikan Richard Lee berlanjut. Kepala Biro Hukum Kemenkes menilai penanganan pidana kurang tepat, sanksi administratif sudah efektif.

Sabtu, 24 Okt 2026 16:06 WIB

detikEdu

Asadiktisi Usul Akuntabilitas PTNBH Perlu Diatur dalam UU Sisdiknas

Asadiktisi mengusulkan pengaturan akuntabilitas PTNBH dalam RUU Sisdiknas. Apa tujuannya?

Jumat, 23 Okt 2026 19:01 WIB

detikJatim

Apa Itu UU Satu Data Indonesia? Ini Aturan dan Dampaknya bagi Warga

DPR RI sahkan UU Satu Data Indonesia untuk pengelolaan data nasional yang lebih terintegrasi. UU ini memperkuat dasar hukum dan keamanan data masyarakat.

Jumat, 23 Okt 2026 14:15 WIB

detikNews

HNW Minta RUU Sisdiknas Tetap Posisikan UU Pesantren sebagai Lex Specialis

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dorong RUU Sisdiknas tetap akui UU Pesantren sebagai lex specialis. Pesantren harus tetap diatur sesuai kekhasan dan fungsi.

Kamis, 22 Okt 2026 20:50 WIB