detikNews

PR Presidential Threshold Belum Usai

Melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 ketentuan PT dihapuskan yang berpeluang menyebabkan fragmentasi politik lebih besar

Selasa, 18 Mar 2025 16:00 WIB

detikNews

Natalius Pigai Nilai Presidential Threshold 20% Langgar HAM

Menurutnya presidential threshold 20% melanggar HAM. Karena membatasi seseorang untuk menjadi pemimpin bangsa.

Sabtu, 15 Mar 2025 01:11 WIB

detikNews

Mencermati Implikasi Penghapusan Presidential Threshold

Dipandang sebagai langkah untuk memperluas demokrasi yang lebih inklusif, dampak hukum, politik, dan praktis penghapusan presidential threshold sangat besar.

Kamis, 09 Jan 2025 13:04 WIB

detikNews

Melihat Penghapusan Presidential Threshold Bekerja

Putusan Nomor 62 yang menghapus aturan tentang ambang batas pencalonan presiden disambut baik oleh banyak orang.

Kamis, 09 Jan 2025 11:15 WIB

detikNews

MenPAN-RB dan Menkeu Perkuat Peran Strategic Diamond

Presiden menetapkan prioritas nasional untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan. Menteri PANRB Rini Widyantini bahas implementasi Strategic Diamond.

15 jam yang lalu

detikSumut

Menteri HAM Sebut Presidential Threshold 20 Persen Langgar HAM

Menteri HAM Natalius Pigai menilai ambang batas pencalonan presiden 20% melanggar HAM. Ia menyerukan hak politik yang lebih inklusif dalam demokrasi.

Jumat, 14 Mar 2025 22:00 WIB

detikNews

Menjawab Kekhawatiran Presidential Treshold Nol Persen

Sebagian memberi tanggapan kritis bahwa tanpa presidential treshold akan menimbulkan fragmentasi politik dan terjadinya pembengkakan ongkos politik.

Kamis, 09 Jan 2025 14:30 WIB

detikNews

Video Paloh soal Penghapusan Presidential Threshold: Nggak Cocok Itu

Ketum NasDem Surya Paloh menanggapi soal putusan MK yang menghapus Presidential Threshold 20%. Paloh sebut hal itu tidak cocok terhadap demokrasi di Indonesia

Jumat, 14 Feb 2025 18:25 WIB

detikNews

Semburat Keberpihakan MK dalam Putusan Presidential Threshold

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Kamis (2/1) menunjukkan "semburat keberpihakan" terhadap pemilu yang adil dan demokratis.

Selasa, 07 Jan 2025 13:00 WIB

detikNews

Wamendagri: Penghapusan Presidential Threshold Final dan Mengikat

Wamendagri menghormati putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden 20%. Maka, proses revisi UU Pilkada dan Pemilu harus merujuk ke putusan MK.

Kamis, 02 Jan 2025 19:08 WIB