Kementerian PAN-RB bersama KPK dan lembaga terkait menyusun Stranas PK 2025-2026 untuk pencegahan korupsi, fokus pada reformasi birokrasi & pertumbuhan ekonomi.
Digitalisasi pada layanan keimigrasian dan pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat pengawasan-penegakan hukum.
Megawati melantik kepengurusan PDIP 2025-2030. Pendaftaran ke Menteri Hukum dijadwalkan dua minggu setelah kongres. Struktur lengkap pengurus juga diumumkan.
Ketum PDIP Megawati melantik pengurus DPP 2025-2030 di Bali. Hasto Kristiyanto tidak terdaftar, meski baru bebas setelah amnesti. Megawati tetap sekjen.
Bukan sekadar perubahan hukum, polemik ini menghidupkan kembali perdebatan lama mengenai peran ganda TNI yang seharusnya telah dihapus pasca Reformasi.