Panja DPR berjanji mengawal ketat penyelenggaraan haji 2025. Ia memastikan jemaah mendapatkan semua hak dan tidak boleh ada skema lain di luar keputusan.
Baleg DPR RI batalkan kewenangan BPIP bisa menilai indeks Pancasila penyelenggara negara. BPIP diharapkan fokus pada monitoring dan evaluasi ideologi Pancasila.
Panja DPR RI dan pemerintah terkait Revisi UU Haji menyepakati pembagian kuota jemaah haji reguler di setiap kabupaten atau kota ditetapkan oleh menteri.