Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan penandatanganan kerja sama dengan Bareskrim Polri hingga Perhimpunan Advokat Indonesia.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (RUU Polri) belum diterima.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus yang menjerat Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma.