Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan penandatanganan kerja sama dengan Bareskrim Polri hingga Perhimpunan Advokat Indonesia.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (RUU Polri) belum diterima.