Komisi III DPR RI menggelar RDPU dengan Fakultas Hukum Unjani. Habiburokhman menjelaskan KUHP dan KUHAP baru lebih berkeadilan, menggantikan warisan kolonial.
Pakar Unair, Dr. Mohammad Syaiful Aris, menilai penerapan KUHP-KUHAP baru berpotensi memicu gelombang judicial review ke MK, meningkatkan kontrol masyarakat.