
Kemendagri Luruskan soal Kejanggalan RKT DPRD DKI di RAPBD 2021
Kemendagri meluruskan pernyataannya terkait adanya kejanggalan rancangan anggaran rencana kegiatan tahunan (RKT) di RAPBD 2021 DKI Jakarta.
Kemendagri meluruskan pernyataannya terkait adanya kejanggalan rancangan anggaran rencana kegiatan tahunan (RKT) di RAPBD 2021 DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengajak Kemendagri untuk berdiskusi membahas soal RKT. M Taufik meminta seharusnya didiskusikan terlebih dahulu.
Kemendagri menemukan kejanggalan dalam anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta. Begini respons Wagub Riza Patria.
Ada subkegiatan pembahasan KUA dan perubahan PPAS Rp 2 M yang diuraikan dalam objek belanja pakaian sipil harian hingga belanja pakaian sipil resmi.
Kemendagri telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBD DKI Jakarta 2021. Dari hasil evaluasi itu, ditemukan beberapa kejanggalan.
Kemendagri mengingatkan asas kepatuhan mengenai rencana DPRD DKI Jakarta menaikkan tunjangan Rp 8 miliar.
Kemendagri belum mau berkomentar soal tunjangan Rp 8 M karena rancangannya belum diserahkan. Nemun, dia meminta setiap pagu anggaran daerah harus berdasar.
DPRD dan Pemprov DKI menandatangani MoU Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD DKI 2021.
DPRD DKI Jakarta hari ini menggelar rapat paripurna penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD DKI Jakarta 2021. RAPBD 2021 yang disepakati sebesar Rp 82,5 triliun.