Pimpinan DPR dan tiga menteri terima draf RUU Ketenagakerjaan dari Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh.

DPR RI akan segera menyusun UU Ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut putusan MK.

Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan uji formil UU TNI ke MK. Koalisi Masyarakat Sipil melampirkan 98 bukti awal.

Batasan jumlah capres jadi sorotan usai MK hapus ambang batas pencalonan presiden. Pemerintah menilai tak mungkin buat norma baru batasi jumlah capres.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai putusan terbaru MK menyehatkan demokrasi di Indonesia.

Pemerintahan Friedrich Merz di Jerman kian terhambat oleh perbedaan sikap antara kedua partai koalisi.

Hakim MK, Arsul Sani, mengaku tergelitik hanya DPR RI disorot tetapi tidak DPD-MPR dalam permohonan uji materi UU MD3 yang diajukan Koalisi Perempuan-Perludem.

MK meminta ada aturan sehingga capres yang diajukan partai tidak terlalu banyak usai presidential threshold 20% dihapus. Lantas, aturan apa yang paling mungkin?

Koalisi Perempuan menyoroti proporsi distribusi anggota perempuan yang masih kurang di DPR. Ada beberapa pasal di UU MD3 yg mereka ingin hapus.

Pakar kepemiluan dari Unhas Endang Sari menilai putusan MK soal syarat mengusung cakada untuk Pilkada Serentak 2024 sebagai bentuk penyelamatan demokrasi.