detikBali

Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN

Kementerian BUMN resmi berubah menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Hal itu usai DPR RI mengesahkan RUU tentang BUMN.

7 jam yang lalu

detikNews

DPR Sahkan RUU BUMN, Kementerian BUMN Resmi Jadi BP BUMN

DPR RI sahkan RUU Perubahan Keempat UU BUMN, mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. 84 pasal diubah, termasuk larangan rangkap jabatan.

7 jam yang lalu

detikFinance

Baleg DPR Setujui RUU P2SK Lanjut ke Paripurna

Baleg DPR RI menyetujui RUU P2SK lanjut ke Sidang Paripurna. Hal ini dibahas dalam Rapat Pleno pengambilan keputusan RUU P2SK.

Rabu, 01 Okt 2025 12:47 WIB

01:25

20Detik

TKN soal Kemungkinan Tambah Koalisi: Gerindra Harus Pertama Ditawari

Jumat, 28 Jun 2019 16:05 WIB

detikFinance

Komisi VI DPR Setuju RUU BUMN Lanjut ke Paripurna

Komisi VI DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lanjut ke pembahasan Tahap II dan disetujui dalam Sidang Paripurna.

Jumat, 26 Sep 2025 13:07 WIB

detikFinance

Pakar Beri Masukan Revisi UU BUMN, Singgung Kerugian Bisnis-Korupsi

DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jumat, 26 Sep 2025 09:00 WIB

detikNews

Sorotan Artis Masuk Senayan Kala Wacana Revisi UU Pemilu Mengemuka

Pemerintah siap merevisi UU Pemilu setelah putusan MK. Menko Yusril menekankan perlunya sistem yang lebih terbuka dan berkualitas untuk semua calon.

Sabtu, 06 Sep 2025 08:19 WIB

detikEdu

Sejarah Gedung DPR RI, Tempat Kerja Wakil Rakyat yang Didatangi Pendemo

Gedung DPR RI yang menjadi sasaran demo ternyata telah dibangun sejak Presiden Soekarno. Begini sejarah Gedung DPR RI.

Minggu, 31 Agu 2025 19:00 WIB

detikNews

MK Tolak Gugatan UU Pengelolaan Zakat, Baznas Sambut Baik

Mahkamah Konstitusi nolak uji materiil UU Pengelolaan Zakat. BAZNAS sambut baik keputusan ini dan dorong revisi untuk penguatan tata kelola zakat di Indonesia.

Jumat, 29 Agu 2025 10:23 WIB

detikNews

Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Diganti

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan UU Kementerian Negara. MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.

Jumat, 29 Agu 2025 08:00 WIB

detikSumbagsel

Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Istana: Kita Menghormati

Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan, mengabulkan sebagian gugatan UU Kementerian. Pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk penyesuaian.

Kamis, 28 Agu 2025 19:09 WIB