detiksearch

detikHot

Video: Lagi-lagi! Ammar Zoni Diduga Kembali Terjerat Kasus Narkoba

Ammar Zoni ditetapkan jadi tersangka dugaan pengedaran narkoba dari dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Ini jadi keempat kalinya Ammar tersandung kasus narkoba

15 menit yang lalu

detikFinance

Transparansi Bisnis Energi Diuji Lewat Kasus Dugaan Penyimpangan Migas

Kasus dugaan penyimpangan PT Orbit Terminal Merak di Pengadilan Jakarta Pusat soroti tata kelola migas.

40 menit yang lalu

detikNews

Komisaris Inhutani V Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan

KPK mendalami kasus korupsi di Inhutani V, memanggil komisaris dan saksi terkait dugaan suap pengelolaan kawasan hutan. Tiga tersangka telah ditetapkan.

56 menit yang lalu

Texas Paksa Mark Zuckerberg Bersaksi soal Data Biometrik Ilegal Meta

01:06

20Detik

Texas Paksa Mark Zuckerberg Bersaksi soal Data Biometrik Ilegal Meta

Rabu, 17 Jan 2024 14:30 WIB

detikJatim

Polda Jatim Janji Profesional Tangani Kasus Ambruknya Ponpes Al Khonizy

Kapolda Jatim Irjen Nanang memastikan penyelidikan ambruknya Ponpes Al Khonizy dilakukan objektif. Ia menegaskan semua warga setara di mata hukum.

3 jam yang lalu

detikNews

Polda Metro Tangguhkan Penahanan Figha Lesmana di Kasus Ajakan Pelajar Demo

Polda Metro Jaya menangguhkan penahanan TikToker Figha Lesmana terkait ajakan unjuk rasa. Penangguhan dilakukan atas dasar kemanusiaan dan penyidikan.

47 menit yang lalu

detikHot

Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara-Denda Rp 2 M Kasus Pemerasan dan TPPU

Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Nikita dituntut 11 tahun penjara.

7 menit yang lalu

detikNews

KPK Periksa WN India Jadi Saksi Kasus Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

KPK memanggil WN India terkait kasus yang melibatkan mantan Bupati Kukar Rita Widyasari. WN India tersebut diperiksa sebagai saksi.

1 jam yang lalu

detikNews

KPK Periksa Kepala Daker Bandara PPIH Arab Saudi di Kasus Kuota Haji

KPK memanggil saksi terkait dugaan korupsi kuota haji 2024, termasuk Kadaker Bandara dan direktur travel. Kasus ini diduga merugikan negara Rp 1 triliun.

1 jam yang lalu