Presiden Prabowo menjelaskan alasan banjir dan longsor di Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, meski pemerintah tetap serius menangani dampaknya.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan alasan belum ada status darurat bencana nasional di utara Sumatera. Mensesneg menekankan yang terpenting penanganannya.
Ketua Komisi V DPR Lasarus dukung status bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatera. Fokus pada rekonstruksi infrastruktur bersama Kementerian PU.
Pemerintah Kabupaten Cirebon akan meninjau perizinan pembangunan perumahan dengan fokus pada mitigasi bencana. Dialog dengan pengembang dibuka untuk masukan.
Seorang advokat menggugat pemerintah RI ke PTUN. Ia meminta perubahan status bencana nasional untuk banjir-longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Perdebatan mengenai status bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh terus berlanjut. Berikut pengertian dan prosedur penetapannya.