Waketum Golkar Ahamd Doli menilai usulan koalisi permanen dalam RUU Pemilu akan batasi fleksibilitas partai. Diperlukan kajian mendalam sebelum keputusan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse berharap revisi UU Pemilu dibahas mulai 2026. Ia menekankan pentingnya kodifikasi bersama UU Pilkada dan Partai Politik.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy, menargetkan pembahasan RUU Pemilu mulai Juli atau Agustus. Langkah awal melibatkan pemangku kepentingan untuk masukan.