detikFinance
DPR Temukan Banyak Masalah dalam Distribusi Pupuk Subsidi
BAKN DPR RI menggelar rapat dengan kementerian untuk membahas tata kelola pupuk bersubsidi.
Kamis, 11 Sep 2025 19:30 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Ragam Komentar soal Wacana UU Anti-flexing Diusulkan
Anggota DPR Ahmad Dhani menggulirkan wacana pembentukan undang-undang anti-flexing. Dia berharap wacana UU anti-flexing itu dibahas di DPR.
Kamis, 11 Sep 2025 07:43 WIB
detikNews
Video: Demokrat soal Usulan UU Anti-Flexing: yang Penting Sensitif ke Masyarakat
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi usulan anggota Komisi X DPR Ahmad Dhani agar DPR membahas wacana Undang-Undang Anti-Flexing.
Rabu, 10 Sep 2025 21:06 WIB
01:41
20Detik
Video: Demokrat soal Usulan UU Anti-Flexing: yang Penting Sensitif ke Masyarakat
Rabu, 10 Sep 2025 21:06 WIB
detikNews
Video: Dua Posisi Menteri Prabowo Masih Kosong, Ini Kata Demokrat
Partai Demokrat menghormati langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto yang mengganti sejumlah Menteri.
Rabu, 10 Sep 2025 20:20 WIB
detikNews
Demokrat Ingatkan Menkeu Purbaya Bicara Esensi, Jaga Lisan ke Rakyat
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa minta maaf setelah pernyataannya tuntutan 17+8 viral. Sekjen Demokrat Herman Khaeron ingatkan pejabat publik berbicara esensial.
Rabu, 10 Sep 2025 14:43 WIB
detikNews
Demokrat soal Usulan UU Anti-Flexing: Yang Penting Sensitif ke Masyarakat
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi usulan UU Anti-Flexing. Ia menekankan pentingnya melihat kebutuhan masyarakat sebelum pengesahan.
Rabu, 10 Sep 2025 13:49 WIB
3 Foto
detikNews
Tuntutan Rakyat 17+8 Diserahkan, Demokrat: DPR Harus Lebih Terbuka
Partai Demokrat mendesak DPR untuk lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat setelah penyerahan tuntutan rakyat '17+8'. Dialog dan responsifitas jadi kunci.
Jumat, 05 Sep 2025 08:11 WIB
detikSumut
Demokrat Minta Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan Dijalankan
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi putusan MK yang melarang wakil menteri rangkap jabatan, menekankan pentingnya penyesuaian aturan dalam 2 tahun.
Jumat, 29 Agu 2025 02:30 WIB
detikNews
MK Larang Wamen Rangkap Jabatan, Legislator PD: Putusan Harus Dijalankan
Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan, memberikan waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk menyesuaikan aturan. Keputusan ini bersifat mengikat.
Kamis, 28 Agu 2025 21:10 WIB
detikJatim
Demokrat Gelar Diklat di Pacitan, Rapatkan Barisan Jelang Pemilu 2029?
Partai Demokrat menggelar Bimteknas di Pacitan, dihadiri 1.685 kader. Kegiatan ini bertujuan memperkuat integritas dan persatuan menjelang pemilu 2029.
Rabu, 27 Agu 2025 13:30 WIB