detikNews

RUU KUHP, DPR Belum Satu Suara Tolak Pasal Penghinaan Presiden

DPR belum tegas dalam menolak Pasal Penghinaan Presiden masuk ke RUU KUHP. Padahal pasal itu sudah dihapus oleh MK pada 2006 silam.

Selasa, 04 Agu 2015 08:50 WIB

detikNews

Nasib OJK Ditentukan 9 Hakim Konstitusi Siang Ini

MK akan memutuskan nasib lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK): lanjut atau bubar. MK akan menentukan apakah keberadaan OJK sesuai konstitusi atau tidak.

Selasa, 04 Agu 2015 08:01 WIB

detikNews

Ajukan Praperadilan Lawan KPK, Ini Hal-hal yang Digugat Bupati Morotai

Siang ini sidang perdana praperadilan Bupati Morotai, Rusli Sibua melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar.

Senin, 03 Agu 2015 13:46 WIB

detikNews

Disponsori Bos Maspion, Ketua PT Surabaya Akui Langgar Kode Etik Hakim

Pengakuan mengejutkan datang dari Sumarno. Ia mengakui melanggar kode etik hakim karena menggelar pertandingan tenis disponsori Alim Markus.

Senin, 03 Agu 2015 12:15 WIB

detikNews

Ketua Komisi III Pastikan Tak Akan Hidupkan Lagi Pasal Penghinaan Presiden

Jokowi sodorkan kembali Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP, padahal sudah dihapus MK. DPR menegaskan bahwa pasal itu tak mungkin dibahas lagi.

Senin, 03 Agu 2015 11:09 WIB

detikNews

DPR Diminta Coret Pasal Penghinaan Presiden dari Rancangan KUHP

Pasal Penghinaan Presiden dihapus MK pada tahun 2006 silam. Setelah 9 tahun berlalu, Jokowi menyodorkan kembali pasal itu ke DPR untuk dihidupkan kembali.

Minggu, 02 Agu 2015 09:38 WIB

detikNews

Krisis Air dan Reformasi Agraria Juga Jadi Materi Muktamar Muhammadiyah

Banyak isu strategis yang akan dibahas di Muktamar ke-47 Muhammadiyah. Dua di antaranya adalah soal krisis air dunia dan tuntutan reformasi agraria.

Sabtu, 01 Agu 2015 16:21 WIB

detikNews

Warga Surabaya Gugat UU Pilkada ke MK Supaya Pilwalkot Tak Ditunda

Mereka ingin Mahkamah Konstitusi (MK) meninjau pasal yang mengatur tentang penundaan pilkada karena hanya ada calon tunggal.

Jumat, 31 Jul 2015 18:02 WIB

detikNews

Din Syamsuddin: Jihad Konstitusi Adalah Amar Makruf Nahi Mungkar

Di era kepemimpinan Din Syamsuddin jihad konstitusi diserukan.

Kamis, 30 Jul 2015 17:22 WIB

detikNews

Mahfud MD Sayangkan MK Bolehkan Mantan Napi Maju di Pilkada

MK memberikan hak bagi mantan narapidana untuk menjadi calon kepala daerah. Mahfud MD, menyayangkan putusan yang diketok oleh Arief Hidayat dkk tersebut.

Kamis, 30 Jul 2015 14:36 WIB