detikNews

Dulu UU KPK Typo, Kini Giliran Salah Ketik Omnibus Law

UU KPK pernah mengandung salah ketik sebelum diteken oleh Presiden Jokowi. Kini, giliran omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang salah ketik.

Selasa, 18 Feb 2020 07:46 WIB

detikNews

Omnibus Law Cipta Kerja Perberat Sanksi Pidana untuk Pers

RUU Cipta Lapangan Kerja merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanksi pidana untuk perusahaan pers diperberat.

Senin, 17 Feb 2020 11:03 WIB

detikFinance

Buruh Ancam Mogok Tolak Omnibus Law, Luhut: Hanya Ngomong Saja!

"(Buruh ancam mogok) itu hanya ngomong-ngomong saja. Apa yang mau diributin? Semua baik"

Kamis, 20 Feb 2020 23:00 WIB

detikNews

Pemprov DKI Terima Demo Buruh Penolak Omnibus Law

Massa buruh melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka diterima perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Rabu, 11 Mar 2020 13:40 WIB

detikNews

PPP: DPR Bisa Tunda Bahas Omnibus Law di Tengah Jalan

Waketum PPP Arwani Thomafi menilai DPR dapat menyetop pembahasan omnibus law tersebut.

Kamis, 23 Apr 2020 22:02 WIB

detikFinance

Omnibus Law Diteken, Pengusaha Happy!

Presiden Joko Widodo telah resmi meneken UU Omnibus Law Cipta Kerja yang diundangkan dengan nomor 11 tahun 2020.

Selasa, 03 Nov 2020 15:35 WIB

detikFinance

Demi Muluskan Omnibus Law Cipta Kerja, Jokowi Lobi Pimpinan Partai

Presiden Jokowi sore ini melakukan pertemuan dengan beberapa petinggi partai koalisi salah satunya membahas penyelesaian omnibus law.

Jumat, 06 Mar 2020 21:30 WIB

detikFinance

Alasan Buruh Masih Ngotot Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Para buruh masih ngotot menolak adanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan.

Jumat, 24 Apr 2020 07:06 WIB

detikNews

Pengamat: Jangan Abaikan Aspek Sosiologis dalam Penerapan Omnibus Law

"Jangan sampai omnibus law menabrak aspek regulasi penting terhadap pertumbuhan integrasi nasional," kata pakar hukum administrasi negara UNS, Agus Riewanto.

Selasa, 21 Jan 2020 16:15 WIB

detikFinance

Omnibus Law Disahkan, Apa yang Harus Dilakukan?

Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sudah meloloskan Undang-Undang yang diprotes banyak pihak. Lantas apa yang harus dilakukan?

Rabu, 14 Okt 2020 05:30 WIB