detikNews

Golkar Gembira Novanto Tak Disebut Terima Duit e-KTP oleh Hakim

Dalam putusan hakim Pengadilan Tipikor, ada tiga nama anggota DPR yang disebut, yakni Ade Komarudin, Markus Nari, dan Miryam S Haryani.

Jumat, 21 Jul 2017 13:57 WIB

detikNews

Politikus Golkar Tersangka e-KTP, KPK Telisik Peran Anggota DPR Lain

KPK menyebut politikus Golkar Markus Nari berperan meminta uang kepada terdakwa kasus korupsi e-KTP guna memuluskan proses pembahasan e-KTP di DPR.

Rabu, 19 Jul 2017 18:38 WIB

detikNews

Novanto Jadi Tersangka, Golkar Konsolidasi Hadapi Ombak Besar

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus e-KTP. Menanggapi hal ini, Nusron Wahid menyebut Golkar biasa menghadapi ombak besar.

Rabu, 19 Jul 2017 18:29 WIB

detikNews

KPK: Markus Nari Terima Rp 4 Miliar Guna Muluskan Anggaran e-KTP

KPK menyebut Markus menerima Rp 4 miliar untuk memuluskan pembahasan anggaran proyek itu.

Rabu, 19 Jul 2017 17:48 WIB

detikNews

KPK Tetapkan Politikus Golkar Markus Nari Tersangka Baru e-KTP

KPK menetapkan politikus Golkar Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Markus menjadi tersangka kelima kasus tersebut.

Rabu, 19 Jul 2017 17:21 WIB

detikNews

Setya Novanto Terima Surat Penetapan Tersangka dari KPK

Novanto sudah menerima surat penetapan tersangka dari KPK. Apakah akan langsung mengajukan praperadilan?

Rabu, 19 Jul 2017 16:59 WIB

detikNews

Kasus Korupsi Proyek Jalan, Aseng Dituntut 5 Tahun Penjara

Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng, dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

Rabu, 19 Jul 2017 16:24 WIB

detikNews

Jaksa Yakini Saipul Jamil Tahu soal Suap Rp 250 Juta untuk Hakim

Jaksa pada KPK meyakini Saipul Jamil tahu mengenai uang suap Rp 250 juta yang diduga untuk mantan Wakil Ketua PN Jakarta Utara Ifa Sudewi.

Rabu, 19 Jul 2017 14:35 WIB

detikNews

Saipul Jamil Dituntut 4 Tahun Penjara

Saipul Jamil dituntut 4 tahun penjara di kasus dugaan suap yang ditangani KPK.

Rabu, 19 Jul 2017 14:30 WIB

detikNews

Perppu Ormas Bentuk Kehadiran Negara atas Masalah Bangsa?

Negara dan hukum harus hadir di era demokrasi dan kebebasan saat ini agar demokrasi tidak merusak kepentingan orang lain atau negara, dan membawa bencana.

Rabu, 19 Jul 2017 14:18 WIB