Presiden SBY mengesahkan 4 Peraturan Presiden (Perpres). 2 dari 4 Perpres itu mengatur struktur dan organisasi baru kementerian negara.

Payung hukum pembentukan dan kewenangan Badan Otorita Rekonstruksi Aceh (BORA) tidak mungkin berupa UU atau Perppu, tetapi berupa Perpres.