Beberapa pihak menggugat ke MK agar presidential threshold turun jadi nol persen. Waketum Golkar Nurul Arifin menilai presidential threshold harus tetap ada.
MK memutuskan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pailit bisa diajukan kasasi. Sebelumnya, putusan PKPU dan pailit final dan binding.