Polri akan memanggil lima vendor penyelenggara BPJS Kesehatan untuk menyelidiki dugaan kebocoran data. Rencananya, pemanggilan akan dilakukan pada 2 Juni 2021.
Caranya dengan menambah jumlah & alternatif pembayaran, memberlakukan autodebit, dan melakukan penagihan melalui Kader JKN, agen institusi, dan telecollecting.
Komentar publik bahwa kebijakan ini tidak tepat di saat pandemi, ketika banyak pekerja di-PHK, tetapi rakyat dibebani dengan pembayaran iuran kurang pas.