detikNews

MA Tegaskan Yayasan Supersemar Selewengkan Dana Triliunan Rupiah

MA menolak perlawanan eksekusi Yayasan Supersemar. Atas hal itu, yayasan yang dibentuk Presiden Soeharto itu nyata-nyata menyelewengkan dana triliunan rupiah.

Senin, 02 Jul 2018 15:10 WIB

detikNews

Australia Menangkan Gugatan Indonesia di WTO

RI menggugat Australia karena menerapkan aturan kemasan netral pada produk tembakau. Tapi gugatan ditolak WTO. Pemerintah mengkaji opsi pengajuan banding.

Sabtu, 30 Jun 2018 12:01 WIB

detikNews

Bertikai dengan Media AS, Jarrod Warren Ramos Tembak Mati 5 Orang

Pelaku penembakan di kantor media lokal di Maryland, AS bernama Jarrod Warren Ramos. Pria berkulit putih itu terlibat pertikaian panjang dengan surat kabar itu.

Jumat, 29 Jun 2018 10:15 WIB

detikNews

Komunitas Kecewa MK Tolak Legalkan Ojek Online

Komunitas ojek online menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak melegalkan ojek online.

Jumat, 29 Jun 2018 08:30 WIB

detikNews

JK Santai Tak Bisa Jadi Cawapres Lagi

Dorongan agar Jusuf Kalla bisa maju lagi menjadi cawapres kandas di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kamis, 28 Jun 2018 23:03 WIB

detikNews

PPP Yakin Hasil Pilkada 2018 Signifikan untuk Pemilu 2019

PPP yakin hasil Pilkada 2018, khususnya di Jawa, berpengaruh terhadap Pemilu 2019. Mengapa?

Kamis, 28 Jun 2018 22:29 WIB

detikNews

MK Tolak Gugatan JK Cawapres Lagi, Fadli: Tidak Mengagetkan

Waketum Gerindra Fadli Zon mengaku tak kaget atas putusan MK yang menolak gugatan uji materi UU Pemilu yang menginginkan Wapres JK maju lagi sebagai cawapres.

Kamis, 28 Jun 2018 20:54 WIB

detikNews

JK Tak Bisa Jadi Cawapres Lagi, Ini Respons PDIP

JK tak bisa maju sebagai cawapres di 2019 setelah MK menolak gugatan masa jabatan presiden-wakil presiden. PDIP menanggapi putusan itu.

Kamis, 28 Jun 2018 18:30 WIB

detikNews

Pemanggilan Anggota DPR Kini Tak Perlu Rekomendasi MKD

Pasal itu kini diubah MK, sehingga pemanggilan anggota Dewan hanya berdasarkan izin presiden.

Kamis, 28 Jun 2018 16:29 WIB

detikNews

Kewenangan DPR Panggil Paksa Warga Negara Dicabut MK

Kewenangan DPR memanggil paksa diatur dalam UU No 2/2018 tentang MD3 kini telah dianulir.

Kamis, 28 Jun 2018 15:54 WIB