Menkeu Sri Mulyani meminta Komisi XI DPR agar memberikan persetujuan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Penerbitan Perppu tentang ormas mendapat kritik dari berbagai kalangan. Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan Perppu diterbitkan bukan untuk ormas tertentu.
Penerbitan Perppu 2/2017 tentang Ormas berujung polemik. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Perppu ini sebagai pengadilan sepihak pemerintah kepada publik.